
Sukabumi jejakinformasi. id. Penurunan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdampak pada anggaran Kabupaten Sukabumi. DPRD Kabupaten Sukabumi bersama pemerintah daerah pun menekankan pentingnya mengalihkan belanja yang kurang prioritas ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengungkapkan penurunan anggaran tersebut bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan berkurangnya dana bagi hasil dari provinsi yang berimplikasi terhadap kemampuan fiskal daerah.

“dikutif dari jurnal Sukabumi coom Penurunan kita itu bukan dari PAD yang berasal dari kita, tetapi ada penurunan dana bagi hasil dari provinsi. Nah, sehingga berimplikasi terhadap penurunan APBD kita. Itu hampir Rp7,4 miliar,” kata Budi, Selasa (13/10/2026).
Menurut Budi, kondisi tersebut membuat penentuan prioritas belanja menjadi penting agar program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap mendapat perhatian.
Hal itu mengemuka dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang memuat tiga agenda, yakni kesepakatan bersama atas penyempurnaan Raperda Perubahan APBD hasil evaluasi gubernur, kesepakatan Rancangan APBD 2027, serta penyampaian nota pengantar Bupati mengenai perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
“Kesepakatan Perubahan APBD telah ditandatangani bersama Bupati Sukabumi. Sementara itu, Rancangan APBD 2027 yang telah disepakati akan disampaikan untuk dievaluasi Gubernur Jawa Barat sebelum memasuki tahapan berikutnya,” katanya.
Red.K.Rudi jpg

Tidak ada komentar