JEJAKINFORMASI.ID Sawahlunto, 10 November 2024 — Menjelang Pilkada 2024, suasana politik di Kota Sawahlunto semakin memanas dan penuh intrik. Dengan hanya tersisa 17 hari menuju hari pencoblosan, persaingan antar pasangan calon (paslon) mencapai puncaknya. Paslon nomor urut satu, Riyanda Jeffry (RJ), meraih simpati publik yang signifikan. Sementara itu, tim paslon nomor urut dua, Deri Desni (DD), tak tinggal diam dan berupaya mengejar ketertinggalan dengan cara yang mencemaskan publik: diduga melalui praktik kontroversial pembagian dana publik untuk kepentingan politik.
Laporan investigasi tim media, mengungkapkan adanya indikasi dugaan praktik politik uang dan janji politik yang disinyalir menggunakan dana publik untuk meraih dukungan. Di balik janji-janji muluk, publik mempertanyakan transparansi dan etika di balik pembagian dana pokok pikiran (pokir), janji beasiswa mahasiswa, bantuan UMKM, dan janji untuk kelompok tani. Apakah semua ini demi kepentingan rakyat, atau sekadar strategi pragmatis untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara?
Janji Rp 50 Juta untuk Kelompok Tani: Manfaat Nyata atau Janji Kosong?
Temuan paling mencolok dari laporan ini, adalah janji pembagian dana Rp 50 juta per kelompok tani. Seperti informasi yang beredar, Sumber mencurigai bahwa dana ini diambil dari anggaran publik, dan jika benar, ini merupakan pelanggaran etis yang serius. Penggunaan dana dari pajak masyarakat untuk kepentingan politik praktis menggiring publik pada pertanyaan: Apakah ini benar-benar membawa manfaat, atau hanya janji kosong untuk menarik simpati pemilih?
Program Beasiswa: Politisisasi Pendidikan?
Tidak berhenti di situ,Paslon no urut dua, Deri Desni yang didukung oleh anggota DPR RI, Rico Alviano, juga menyuarakan janji program beasiswa bagi 1.000 mahasiswa. Sayangnya, informasi beredar dilapangan mengindikasikan adanya syarat tersembunyi di balik pendataan beasiswa: penerima diminta mendukung paslon Deri Asta-Desni Sewinari. Kalau memang syarat itu banar, Praktik ini mencederai makna pendidikan yang seharusnya bebas dari intervensi politik.
“Selain itu, program beasiswa yang dijanjikan juga dipenuhi tanda tanya besar. Tidak ada kejelasan pasti mengenai universitas mana yang akan bekerjasama, bagaimana mekanismenya, ataupun sumber pendanaannya. Kondisi ini semakin memicu keraguan di kalangan masyarakat, mengarah pada pertanyaan serius: Apakah janji ini hanya sekadar janji kosong untuk mendulang suara di Pilkada?”
Bantuan UMKM: Janji Manis untuk Suara
Janji bantuan kepada pelaku UMKM dengan agenda kunjungan ke Yogyakarta pun mencuat, dengan dugaan bahwa ini lebih ditujukan untuk mengamankan suara kalangan usaha kecil-menengah. Penggunaan dana pokir untuk menggalang suara ini semakin menimbulkan keprihatinan bahwa tujuan pembangunan ekonomi masyarakat telah dipinggirkan demi agenda politik sesaat.
Indikasi Politik Uang: Ancaman Integritas Pilkada
Isu paling mengkhawatirkan yang mencuat di Sawahlunto adalah indikasi praktik politik uang. Relawan paslon-Desni (DD) dilaporkan kepada media tim media, menyebarkan tawaran dukungan imbalan materi menjelang hari pencoblosan. “Kini mainlah dulu, eksis lah pasangan 01 dulu, kami main di hari H ajo,” Demikian ungkapan yang beredar di kalangan relawan Deri Desni.(tim)
