Ketidakjelasan kriteria penilaian dalam tes wawancara merupakan masalah yang sangat serius. Para peserta yang telah lolos tes Computer Assisted Test (CAT) merasa bahwa hasil wawancara tidak didasarkan pada parameter yang transparan dan objektif. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa wawancara hanyalah formalitas yang mudah dimanipulasi.
Sebagai contoh, beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka tidak mendapatkan penjelasan mengenai aspek apa saja yang dinilai selama wawancara. Ini menimbulkan ketidakpastian dan kecurigaan bahwa hasil wawancara bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif dan tidak adil.
Lebih lanjut, ada sinyalemen kuat bahwa proses seleksi ini dirusak oleh praktik-praktik nepotisme dan favoritisme. Dugaan adanya "orang dalam" atau Ordal yang mendapat perlakuan istimewa sangat meresahkan. Jika benar terjadi, praktik ini tidak hanya mencederai prinsip meritokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas KPU.
Transparansi dan keadilan adalah pilar utama dalam setiap proses rekrutmen, terutama untuk badan yang memiliki tanggung jawab besar seperti PPK. Ketika kedua hal ini diabaikan, kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu dipertaruhkan.
Dugaan malpraktik ini berakibat serius pada kepercayaan publik. Ketidakpercayaan ini tercermin dari minimnya ketertarikan masyarakat untuk mendaftar sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS). Beberapa desa bahkan dilaporkan mengalami kekurangan jumlah pendaftar yang memenuhi syarat minimal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai apatis dan pesimis terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh KPU Pandeglang.
Kurangnya minat ini bukan hanya mencerminkan ketidakpercayaan terhadap proses rekrutmen, tetapi juga berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Jika badan ad hoc yang bertugas tidak terpilih dengan baik, maka pelaksanaan pemilu di tingkat lokal bisa terganggu, yang pada gilirannya berdampak pada keseluruhan proses demokrasi.
Dalam upaya menjaga integritas pemilu, KPU harus bertindak tegas dan transparan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa setiap tahapan pemilu dilakukan dengan standar yang tinggi dan berlandaskan prinsip keadilan. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik terhadap institusi ini dapat dipulihkan dan demokrasi dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, media belum mendapatkan tanggapan dari pihak komisioner KPU Kabupaten Pandeglang banten terkait adanya tabggapan presider buruk kinerja KPU dari para aktivis (Kie87)
