Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat kabawetan, perwakilan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepahiang, Babinkamtibmas, Babinsa, pendamping Desa,Tenaga Ahli, BPD,Tokoh masyarakat dan unsur pemerintahan desa mekar sari.
Berdasarkan hasil kesepakatan bersama baik unsur-unsur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa mekar sari.
sebelumnya, kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 ini akan membangun Pembangunan kanopi dan paving block gedung TK paud
Kepala Desa mekar sari Marno menjelaskan bahwa
pembangunan 4( empat ) item infrastruktur/fisik tersebut di nilai sangat dibutuhkan agar nantinya mempermudah apapun bentuk kegiatan masyarakat desa di Desa mekar sari" semoga nantinya warga menikmati keindahan dan kenyamanan"
Fungsional analis kebijakan dan keuangan Desa dan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa ( DPMD) Kabupaten Kepahiang, saat memberikan arahan singkat mengatakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan semua kegiatan di desa harus memperhatikan dokumen dan legalitas yang jelas sehingga niat baik untuk membangun desa tidak terjadi hal - hal yang bisa menghambat dari pelaksanaan kegiatan.
Begitu pula dengan penyampaian Camat Kecamatan kabawetan, agar penggunaan anggara baik yang bersumber dari DD/ ADD harus dipertanggung jawabkan dengan baik oleh segenap pengguna anggaran dan seluruh Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi harus mengacu kepada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
" di setiap kesempatan selalu saya sampaikan dan ingatkan agar pemdes senantiasa dalam penggunaan anggaran baik yang bersumber dari DD/ ADD pertanggung jawaban nya harus jelas,dan penyampaian laporan keuangan di sampaikan dengan baik di setiap kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut, kemudian seluruh perangkat desa agar dalam menjalankan tugas serta fungsi nya berpedoman lah kepada Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah, supaya roda pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat bisa berjalan dengan baik tidak keluar jalur "(adv/TS)
