Notification

×

Iklan

Iklan

Wali Kota Gunungsitoli Hadiri Musrenbang RKPD 2025 Sumatera Utara.

Sabtu, 09 Maret 2024 | 20:25 WIB | 0 Views Last Updated 2024-03-09T13:26:00Z
Gunungsitoli, Jejakinformasi.id,  (09/03/2024),- Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, SE, M.Si menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 Sumatera Utara didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Drs. Arham Dusky Hia, M.Si dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, bertempat di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Jl. Kapten Maulana Lubis Medan, Sumatera Utara, Jumat, (8/3/24).

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin secara resmi membuka Musrenbang RKPD 2025. Dalam arahannya, beliau menyampaikan akan terus memperkuat hilirisasi dan kewirausahaan tahun 2025. Kedua hal tersebut diyakini dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sumatera Utara. 

Menurut Hassanudin, saat ini perekonomian Sumut belum cukup kuat, karena masih ditopang sektor pertanian. Sementara kontribusi sektor pertanian untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Sumut 23,57%, perdagangan 19,23% dan industri 18,1%, ungkap Hassanudin.

"Tantangan Sumut ke depannya adalah memperkuat struktur ekonomi melalui transformasi struktural dengan jalur hilirisasi, sehingga ke depan perekonomian kita berciri industri pengelolaan berbasis pertanian," kata Hassanudin.
Lanjutnya Hassanudin, sektor kewirausahaan di Sumut masih didominasi pelaku UMKM sekitar 98,87%, sedangkan kategori usaha menengah dan besar masih 1,12%. Hanya saja, besarnya jumlah UMKM tidak disertai kontribusi besar pada perekonomian, karena baru mencapai 46,51%.

"Masih rendahnya produktivitas UMKM tidak terlepas dari persoalan seperti rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas SDM, serta terkait teknologi," tegas Hassanudin mengakhiri.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Sumut Alfi Syahriza mengatakan, Musrenbang menjadi forum diskusi untuk penyelarasan program pemerintah. Sehingga pembangunan yang dilakukan selaras antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.

"Ini bukan kegiatan seremoni, kita menyelaraskan program-program pembangunan di tahun 2025 sehingga apa yang kita cita-citakam bersama tercapai," tutup Alfi Syahriza. (SL)
TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita TerbaruUpdate