By : Iis
Jejakinformasi.id JIJABAR.GARUT- Program ketahanan dan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik itu dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, ketahanan pangan diwujudkan melalui keberlanjutan sistem .
Desa Mekarmukti kecamatan cibalong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, implementasi program ketahanan pangan pada tahun 2022 & tahun 2023 tidak ada data jelas dan otentik, berapa KK yang menerima manfaat dan alamat RT serta RW penerima manfaat tersebut, hal ini bukan saja melanggar akan tetapi menjadi tabu karena bergesekan dengan UU keterbukaan tentang Informasi Publik akan tetapi ada dugaan kuat tentang belanja ternak seperti hewani yang fiktip dan juga mark Up.
Menurut keterangan warga Desa mekarmukti, kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut selatan yang enggan di sebut namanya menuturkan adapun hewan ternak yang dimiliki warga saat ini bukanlah bantuan atau program dari desa tapi di beli menggunakan dana pribadi, " Saya tidak tahu dan tidak mendengar pak kades tentang pembagian hewan ternak kepada warga atau kelompok yang bersumber dari dana ketahnan pangan " Imbuhnya.
Tak sampai disitu, awak media mencoba mendatangi kantor Desa untuk di lakukan konfirmasi namun kembali terulang, yang kali ini menuju kantor Desa tapi tidak pernah ketemu dengan sang Kepala Desa. Salah satu perangkat Desa menyampaikan bila pak kades jarang masuk kantor, lantas team mencoba menghubungi kades lewat saluler tapi nyatanya malah di blokir.
Mengacu pada amanat Peraturan Presiden Tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022, salah satunya yaitu soal prioritas penggunaan Dana Desa ( DD ) untuk ketahanan pangan dengan besaran minimal 20 persen dari total pagu yang diterima desa terkait, Namun yang terjadi di Desa Mekarmukti Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut ini, pengelolaan anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari anggaran dana desa sebesar 20 persen itu diduga jadi ajang bancakan ( Korupsi ). Atas dugaan tersebut hendaknya Inspektorat dan kejaksaan Kabupaten Garut segera memeriksa sang kepala Desa.
Lebih mencengangkan lagi oknum Kepala Desa Mekar Mukti ini terang terangan mendirikan sebuah yayasan bintang digjaya serta membangun di tanah carik Desa dari dana hibah yang di duga kuat ada praktek KKN untuk mendapatkan dana hibah tersebut.
Tersiar kabar keterangan warga masyarakat kecamatan cibalong bahwa oknum kepala Desa di duga ada pengkondisikan 15% dari anggaran hibah bankeu dengan alasan sebagai koordinator program. Sampai Berita ini di tayangkan kepala Desapun enggan memberikan keterangan dan bertanggung jawab atas perbutan yang merugikan keuangan Negara.
