Aksi para guru PPPK kembali terjadi untuk kesekian kalinya, seperti aksi-aksi sebelumnya, mereka terus menuntut keadilan dan tanggung jawab dari Bupati Madina HM Ja'far Sukhairi Nasution untuk membatalkan nilai SKTT.
Awalnya para guru melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Madina ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD H.Erwin Efendi Lubis, SH,namun saat ini H.Erwin Efendi Lubis, SH sedang ada kegiatan internal partai yang harus dilaksanakan sehingga tidak dapat hadir menemui para guru saat melakukan aksi didepan Gedung DPRD Madina.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Nasution saat menemui para demonstran di depan Gedung DPRD,(10/01/24)
"Mohon maaf tadi Ketua DPRD menelepon saya, seyogyanya ia hadir bersama saya pada hari ini, tapi karena ada kegiatan internal partainya, harus kita maklumi. Bukan beliau tidak menghargai dan bukan tidak mengerjakan apa yang telah beliau sampaikan kemaren pada bapak ibu semua, terkait dengan kewenangan yang ada di DPRD telah kami tindak lanjuti."ucap Erwin Nasution.
Akibat kesal tidak dapat bertemu dengan Ketua DPRD, sempat terjadi adu mulut antara peserta aksi dengan Wakil Ketua DPRD namun tidak sampai menimbulkan keributan yang mengkhawatirkan, para pendemo menanyakan beberapa poin terkait ketulusan DPRD Madina dalam membantu perjuangan para guru PPPK yang saat ini sedang berjuang menuntut keadilan terhadap keputusan Pemkab Madina pada pengumuman nilai SKTT yang dinilai syarat dengan kecurangan, termasuk soal pembentukan Pansus yang sampai hari ini belum ada kabar.
"Terkait dengan pansus dapat kami sampaikan bahwa kita di DPRD mempunyai tata tertib, dan memang inisiator pansus telah masuk ke gedung DPRD. Itu bukti dari anggota DPRD Mandailing Natal telah menyahuti dan telah melaksanakan apa kewenangan yang ada ditangan kami, dan hari senin telah kami tindak lanjuti berkas dari inisiator pansus."sebut Wakil Ketua DPRD Madina.
Agar para peserta aksi mengetahui lebih jelas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal membacakan beberapa poin berdasarkan hasil rapat Pimpinan yang dilakukan terkait dengan pengusulan pansus DPRD yang salah satunya adalah, proses penerimaan PPPK di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023 diduga kuat bermasalah, adapun soal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang pengumuman hasil PPPK di Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2023 sampai saat ini menurut apa yang disampaikan oleh Sekwan masih di tunda mengingat saat ini sedang dilaksanakan penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum Polda Sumut.
Para pimpinan fraksi berpandangan, selama aparat penegak hukum melaksanakan penyidikan akan diadakan pengumpulan data yang lebih akurat terkait dengan kekisruhan seleksi PPPK di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023.
Setelah mendengarkan beberapa poin yang dibacakan oleh Sekwan sesuai dengan hasil rapat pimpinan di DPRD, kemudian massa aksi bertolak ke Kantor Bupati Madina untuk melakukan aksi lanjutan.
Setiba di depan Kantor Bupati Mandailing Natal, massa aksi ditemui oleh Sekdakab Madina, kedatangan Sekdakab Madina ditolak oleh peserta aksi karena mereka meminta bertemu dengan Bupati, namun Alamulhaq Daulay menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta aksi bahwa Bupati tidak dapat menemui para guru yang sedang berunjuk rasa dikarenakan beliau sedang berada diluar Kota.
"Mohon maaf, Bupati hari ini tidak dapat hadir karena beliau sedang berada diluar kota."ucap Alamulhaq Daulay.
Spontan saja suasana menjadi ricuh dan terdengar sorakan dari para guru berkata tidak akan memaafkan perlakuan Pemerintah Daerah yang telah berlaku curang pada seleksi PPPK di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023.
"Tidak kami maafkan, dunia akhirat tidak kami maafkan."sebut para guru serentak.
Kalimat itu terdengar jelas disampaikan oleh Koordinator Aksi 'Rahmat Mora Pulungan' dihadapan Alamulhaq Daulay saat melakukan Aksi unjuk rasa protes terhadap keputusan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait dengan pengumuman nilai SKTT yang dinilai penuh dengan kecurangan.
Karena sekda mengatakan Bupati sedang diluar kota, para peserta aksi meminta Alamulhaq Daulay untuk melakukan panggilan video dengan Bupati Madina agar para guru mendengar langsung bagaimana keputusan Bupati terkait rekomendasi DPRD Madina tentang Pembatalan nilai SKTT
“Kami minta Pak Sekda melakukan panggilan video dengan Pak Bupati agar kami bisa secara langsung menyampaikan aspirasi dan mendengar bagaimana keputusan Bupati terkait rekomendasi DPRD Madina tentang Pembatalan nilai SKTT.” kata Mora.
Namun, Alamulhaq mengaku tidak bisa sembarangan menelepon Bupati karena ada etika yang harus dijaga
Mendengar hal itu, suasana kembali ricuh dipenuhi dengan teriakan teriakan kekecewaan dari massa pengunjuk rasa
“Kami ini etikanya hanya nilai (1) sesuai hasil SKTT. Kami tidak beretika, jadi tolong telepon bupati,”sorak massa aksi
Seketika itu, rasa iba melihat para guru-guru saat ditinggal pergi oleh Sekda bersama pejabat lainnya dengan membiarkan peserta aksi tetap berada dilokasi tanpa mendapatkan jawaban yang pasti.
"Kasihan, guruku sayang nasibmu malang, memang Pemkab Madina sekarang ini sudah tidak beres, Madina sudah kacau."sentil seorang warga yang menyaksikan aksi unjuk rasa tersebut.
Perlahan para peserta membubarkan aksi di depan Kantor Bupati Madina dengan membawa perasaan sedih dan kecewa atas sikap Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Keterangan yang diperoleh dari Rahmad, pihaknya akan membubarkan diri dan bergerak menuju rumah dinas bupati dan akan menginap disana
Reporter: Mulyadi P Jambak
