JEJAKINFORMASIJABAR.ID – Program bantuan pangan berupa beras 10kg untuk warga yang terakomodir di DTKS dari kalangan kurang mampu sampai kalangan yang Miskin Extrim (ME), program bantuan tersebut saat ini ramai jadi perbincangan hangat di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, adapun hangat nya perbincangan ini yakni tentang pungutan serta masalah lain nya yang dilakukan sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dari sejumlah informasi yang kami himpun di Jejak Informasi jabar.id, tentang berbagai macam persoalan ( modus ) dari pungutan sampai pengurangan yang dilakukan sejumlah oknum tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu (setuju atau tidak ) Dari hal itu timbulah konflik warga di pedesaan yang status nya sebagai ( KPM ) atau penerima bansos pangan berupa beras 10kg.
Adapun tentang pungutan ini, salah seorang warga (KPM) di salah satu Desa di Garut yang enggan disebutkan namanya mengakui tentang terjadinya pungutan di wilayah nya, " awal nya sih, saya kerumah seseorang dulu pak untuk mengambil barcode dan diminta sejumlah uang 10.000, sesudah nya baru saya ke Desa untuk mengambil beras", pungkas nya.
Dari kejadian ini tentang pungutan Bansos di Kabupaten Garut terus terjadi bahkan berulang ulang yang semakin hari kian meresah kan bagi warga di kalangan ekonomi yang lemah, padahal secara hati nurani, pemerintah setempat ataupun lembaga pemerintah sudah seharus nya memberikan pelayanan extra bagi warga nya tanpa memangdang sikaya dan simiskin serta di jauhkan dari pungutan yang tidak mendasar atau pungli.
Secara terpisah, warga (KPM) dari wilayah Desa lainpun keluhkan tentang kejadian serupa tapi tak sama seperti beras yang diterimanya tidak layak konsumsi ", duka ie beas teh, di campur kunu sae teh anger we kalah kacanak awon, tapi da kumaha pak, naminage bantosan, nya sadaya daya we " , pungkas nya, ( dalam bahasa sunda ). Adapun tentang lain nya, kejahatan yang terjadi seperti pengurangan timbangan beras yang dilakukan para oknum di Kabupaten Garut.
Adanya beras yang kurang layak di Kecamdtan Tarogong kidul, sempat di konfirmasikan kepada penanggung jawab bulog Kabupaten Garut beberapa pekan lalu namun dalam hal ini pihak bulogpun memberikan komentar lain agar hal ini di konfirmasikan langsung ke pihak PT. Kantor Pos.
( Roni Santosa )
