Banten | Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang, banyak cara yang dilakukan oleh politisi untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat. Salah satunya dengan melakukan politisasi bantuan pemerintah terutama pada bantuan sosial, yang rentan disalah gunakan oleh oknum politisi.
Ketua Aliansi Gerakan Peduli Pemilu (GPP) Mohamad Ilham mengatakan, banyak politisi membodohi masyarakat dengan mengancam masyarakat apabila tidak memilihnya akan memutuskan bantuan sosial. Padahal, kata Ilham, bantuan pemerintah tersebut, banyak prosedur yang harus ditempuh apabila akan dilakukan pemutusan bantuan.
"Baru-baru ini beredar luas VN (Voice Note) yang diduga suara kades yang mengarahkan masyarakat untuk memilih calon anggota DPR RI dan DPRD Pandeglang. Yang lebih mirisnya lagi apabila tidak memilih caleg yang dia dukung bantuan sosialnya akan dipotong," kata Ilham kepada media, Jumat (24/11/2024).
Untuk itu, pihaknya akan ikut mengawasi agar jangan sampai bantuan sosial pemerintah tersebut di politisasi oleh oknum calon dewan. Sebab, diketahui, masyarakat pasti akan merasa takut apabila bantuan yang telah diterimanya akan di hapuskan.
"Mari kita awasi, kami harap juga masyarakat ikut aktif apabila menemukan adanya calon anggota dewan yang mengancam maupun mengiming-imingi dari program bantuan pemerintah terutama bantuan sosial," katanya.
Hal senada dikatakan Daniel Koordinator Umum (Kordum) Nalar Milenial Pandeglang. Pemerintah daerah harus memberikan informasi kepada masyarakat agar jangan sampai di politisi oleh oknum calon dewan.
"Pemerintah juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama yang mendapatkan bantuan sosial. Kalau bantuan sosial tersebut tidak bisa sembarangan dilakukan pemutusan, karena memiliki tahapan dan prosesnya," ujarnya singkat.***
Penulis: SN
