JEJAKINFORMASI
Guna mewujudkan percepatan pembangunan desa, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar (Gus Menteri)
berinovasi melakukan pendekatan komunikatif kepada masyarakat desa melalui berbagai media, diantaranya dengan menyediakan dan menampung aduan masyarakat melalui telepon, situs dan media sosial Kemendesa PDTT, juga merespon aduan di situs Lapor Presiden.
"Ini media-media atau forum-forum yang menjadi sumber untuk kita melacak berbagai pengaduan masyarakat. Saya selalu mengatakan kepada seluruh keluarga besar Kementrian Desa, bahwa posisi kita adalah posisi 'Customer Service', menjadi pihak yang harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan, maupun feedback (respon balik) atas berbagai kedala yang ada di lapangan.
Kita ingin terjadi kecepatan melayani permintaan informasi dan aduan masalah.
Ini kuncinya adalah kekuatan data, ketepatan data dan up-dating data," urainya saat telekonperensi pers bersama wartawan, Selasa (16/06/2020) siang.
Gus Menteri menyebutkan bahwa aduan masyarakat terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada bulan April dan Mei 2020 terdapat 1.129 aduan, setara 2 persen dari total 74.953 desa
Itu Artinya sebagian besar kebijakan BLT-DD masih sesuai dengan kebutuhan warga.
"Terkait dengan penyelesaian hal di atas, disamping jalur formal normatif, kadang-kadang saya juga langsung terjun sendiri ketika ada informasi dan saya punya akses untuk melakukan konfirmasi. Kita juga beri ruang kepada siapapun (pegawai) di Kementerian Desa, ketika ada pengaduan lalu punya akses informasi dan akses komunikasi dengan lapangan yang sedang diadukan, saya minta (mereka) langsung merespon.
Kemudian legitimasi kebijakan itu, agar masyarakat memiliki daya dukung yang kuat terhadap beberapa program di Kementerian Desa. Diharapkan dengan demikian maka terjadi percepatan pembangunan desa," imbuhnya, seraya mencontohkan beberapa kasus yang sudah diresponnya, seperti laporan per 5 Mei 2020, BLT-DD tidak salur di desa Geneng, Sukoharjo, Provinsi Jateng. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata desa menunggu hasil sinkronisasi dari Pemda supaya tidak terjadi duplikasi atau double Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diterima warga, dan kini BLT-DD tersebut sudah disalurkan.
Editor: M.Sha
Laporan: Aahamzah
